REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Otonomi daerah (otda) telah menyebabkan terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Slamet, Selasa (29/11) di Bogor.
"Terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi pendidik dan tenaga kependidikan karena kuatnya peran gubernur dan bupati/walikota dalam memilih pejabat dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Prof Slamet pada lokakarya desentralisasi pendidikan yang diselenggarakan Balitbang Kemdikbud.
Sikap tidak profesional tersebut termasuk kondisi yang disesuaikan dengan kepentingan politik saat itu. Di era otonomi daerah, pendidik dan tenaga kependidikan lebih patuh kepada gubernur dan bupati/walikota ketimbang menteri pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi tenaga pendidik.
Prof Slamet mengatakan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota secara teknis masih mengacu ke Kemdikbud. Namun, dinas secara otoritatif tidak mengacu ke Kemdikbud. Akibatnya, hal-hal yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
"Mesin birokrasi pendidikan kurang kompak, berjalan lamban, dan inersia," kata Slamet.
Faktor lain yang memicu terjadinya ketidakprofesionalan pendidik yaitu tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Sehingga, tingkat keberhasilan desentralisasi antar daerah sangat beragam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar