Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) senilai Rp 20 miliar tidak bisa begitu saja direnovasi tanpa keterlibatan Banggar sendiri dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Ia menduga ada permainan oknum Banggar dan BURT dalam proyek ini.
"Saya mencurigai dan ingin menelusuri lebih lanjut jangan-jangan karena kesibukan ketua BURT sehingga usulan dari BURT tidak terbaca karena menumpuk. Sehingga banyak sisipan yang kemudian ketua BURT tidak tahu,"tutur Pramono.
Hal ini disampaikan Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2012).
Pramono menilai sebuah proyek sebesar Rp 20 miliar tak bisa dijalankan langsung oleh Setjen DPR tanpa lebih dulu disepakati di Banggar dan BURT DPR.
"Saya mencurigai tidak mungkin ini muncul tanpa ada kesepakatan di BURT sampai dijalankan bahkan ketua BURT-nya tidak tahu. Namanya kesekjenan hanya operator. Sehingga mungkin ada tangan-tangan yang harus dicari dan akan kita bicarakan di rapim (rapat pimpinan-red)," ungkap politikus PDI Perjuangan ini.
Bahkan BURT dan Banggar DPR selama ini menjadi kunci dalam pengesahan anggaran renovasi di DPR. "Kebijakan kan datang dari BURT dan anggarannya disusun di Banggar. Kesekjenan hanya menjalankan, sehingga kalau ada kerjasama kongkalikong bisa terjadi di teman-teman BURT dan di Banggar karena memang tidak mungkin anggarannya tidak diadakan di Banggar, bagaimana pun Rp 20 miliar bukan angka yang kecil," paparnya.
"Sehingga kalau itu oknum ya itu harus bertanggung jawab. Kita akan mencarinya dan itu tidak sulit," tandasnya.
Ruang rapat baru Badan Anggara DPR telah dilelang pada bulan Oktober 2011. Harga proyek keseluruhan Rp 20.370.893.000.
Pembangunan ruang baru Banggar tidak banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode Desember 2011. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar