Kata welfare state memang sulit diterjemahkan dengan tepat dan ringkas ke dalam bahasa Indonesia. Welfare state bukanlah negara kesejahteraan, tetapi lebih tepat diartikan bahwa beberapa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan dan pelayanan kesehatan.hal-hal yang menyebabkan ketidaksejahteraan suatu negara antara lain seperti ketidakmerataan pendapatan yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Yang dimaksud dengan tidak meratanya distribusi ialah ketika masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai pelaku ekonomi, karena distribusi yang dimaksud itu adalah pembagian aktivitas ekonomi diantara anggota-anggota masyarakat karena setiap aktivitas ekonomi itu niscaya memberikan pendapatan bagi pelakunya.apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan sedangkan tingkat kebutuhan yang tinggi maka tingkat kesejahtaeraan masyarakat menjadi turun.
Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan politik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, seperti program pelatihan-kerja, membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan.Banyak penduduk merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat justru telah gagal menghapuskan atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan absolute yang meluas yang tetap menjadi kenyataan kehidupan ekonomi di hampir semua negara berkembang.
Mendiskusikan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia senantiasa menarik. Mengapa? Indonesia bukan saja negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara dengan bentangan luas wilayah dan keindahan alam terkemuka di dunia. Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteran yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan
Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. Orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil. Itulah salah satu dasarnya mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan. Dalam negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program-program jaminan sosial (social security), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran
Welfare state adalah salah satu bentuk sistem ekonomi.Menurut saya, perekonomian Indonesia dapat menempuh solusi dalam penanganan welfare state salah satunya adalah peningkatan UMKM di Indonesia. Karena pemberdayaan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal, yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolak.[9] Artinya, ketika pemerintah sangat mendukung sektor UMKM di Indonesia, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran di negara ini, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya. Secara konsep, Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Dalam setiap periode jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang akan memasuki angkatan kerja. Investasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat produksi, dan ini akan mempercepat lagi pertambahan kemampuan memproduksi. Berbagai negara tidak selalu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang semakin meningkat. Di banyak negara kerap kali didapati keadaan dimana pertumbuhan ekonomi yang sebernarnya adalah jauh lebih rendah dari potensi pertumbuhan yang dapat dicapai
https://agilbox.wordpress.com/
www.uniba.ac.id
Mata Kuliah LEB Supawi Pawenang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar