Kasta dalam Pendidikan

Keputusan pemerintah mengevaluasi program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) merupakan langkah tepat. Sudah terlalu banyak keluhan orang tua murid tentang biaya pendidikan di RSBI yang sangat mahal. Sekolah ini dianggap cuma kedok untuk mencari keuntungan dari orang tua murid. Apalagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan RSBI pun kini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Evaluasi serius atas program sekolah rintisan ini diperlukan karena muncul efek buruk yang merugikan, yaitu terciptanya kesenjangan di antara anak didik. RSBI adalah sekolah yang dibentuk sesuai dengan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diharuskan membuat sekolah bertaraf internasional, paling tidak satu sekolah untuk tiap jenjang pendidikan. Semangat undang-undang ini adalah terciptanya sekolah dengan mutu dan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Masalah muncul karena pemerintah mengizinkan sekolah rintisan memungut biaya tambahan dari orang tua murid. Dengan alasan sekolah khusus ini butuh biaya mahal, pengelola membebankan biaya pendidikan yang tinggi. Bantuan khusus pemerintah, sebesar Rp 300-500 juta per sekolah per tahun, terbukti tak bisa mengerem pungutan tambahan bagi orang tua yang anaknya diterima di sekolah rintisan. Bahkan, di banyak sekolah, biaya yang dibebankan kepada siswa mencapai 80 persen dari total biaya proses belajar-mengajar. Biaya itu termasuk biaya pemakaian penyejuk udara, alat peraga, dan perlengkapan multimedia. 

Hasil Ujian Nasional

film sosiologi "kemiskinan"

Agama dan Kekerasan

Jakarta - "Jika aku bisa mengayunkan tongkat sihirku dan harus memilih apakah melenyapkan perkosaan atau agama, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk melenyapkan agama," tulis Sam Harris, yang bersama Daniel Dennett dan Richard Dawkins dikenal sebagai the Unholy Trinity of Atheism.

"Agama sudah semestinya ditinggalkan manusia bukan karena alasan teologis, tetapi -masih kata Harris dalam The End of Faith: Religion: Terror and the Future of Reason - "karena agama telah menjadi sumber kekerasan sekarang ini dan pada setiap zaman di masa yang lalu".

Romo Magnis pernah mengatakan kepadaku bahwa orang menjadi ateis lebih banyak bukan karena pemikiran filsafat atau sains. Mereka menjadi ateis karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pengikut agama. Mereka melihat kontradiksi antara apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dilakukan.

Sandal Keadilan

Jakarta - Proses hukum yang tidak adil dan tak manusiawi menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada proses hukum yang ada, sehingga timbul gerakan dari rakyat untuk mencibir proses ketidakadilan itu. Ketika seorang siswa di Palu, Sulawesi Tengah, yang dianiaya oleh seorang oknum polisi dengan tuduhan melakukan pencurian sandal, dan setelah dibawa ke proses hukum si siswa itu mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara, maka timbulah gerakan protes dari rakyat dengan nama Seribu Sandal untuk Kapolri.

Disebut, gerakan Seribu Sandal untuk Kapolri itu merupakan bentuk keprihatinan warga terhadap penegakan hukum di negeri ini yang hanya mengedepankan sisi prosedural tanpa mempertimbangkan sisi manusiawi. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan ada seorang jenderal dan cendekiawan telah ikut menyumbang sandal. Sandal-sandal itulah yang akan diberikan kepada Kapolri dan oknum polisi tadi sebagai ganti sandalnya yang hilang.

Penulis yakin gerakan yang memiliki 6 posko tempat mengumpulkan sandal itu akan mampu membebaskan si siswa dari jeratan hukum, karena gerakan nurani rakyat ini susah dibendung dan pasti menjadi isu nasional yang dari hari ke hari akan membesar. Bukti dari pengadilan rakyat berhasil mengubah putusan pengadilan ketika Pengadilan Tinggi (PT) Banten memvonis Prita Mulyasari untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 204 juta kepada Rumah Sakit Omni. Putusan pengadilan itu menimbulkan simpati dan empati dari masyarakat kepada Prita.

Panas Dingin di Kampus UI

Jakarta - Merasa ada sesuatu yang salah tapi bingung. Begitulah perasaan sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menanggapi kisruh yang berlangsung berbulan-bulan di kampus kuning itu.

Faidzah, mahasiswa semester IX, Jurusan Ilmu Politik UI mengaku akhir-akhir ini merasa kecewa dengan sistem di kampusnya. Bagi Faidzah, setelah UI menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sistem yang diterapkan di kampus kuning tersebut jadi semakin buruk.

Evi, mahasiswa semester IX dari Fakultas Bahasa UI, menilai rektor tidak pernah transparan. Adapun Yoyo, mahasiswa semester V jurusan Teknik Sipil UI, menilai ada masalah pada rektor. Tapi ia tidak tahu cara ngomongnya ke siapa. "Saya merasa ada yang salah dari sistem yang diterapkan rektorat. Tapi bingung mau bilang ke siapa," ujar Yoyo singkat.

Meski para mahasiswa mengaku ada masalah di kampus yang pernah berjuluk "Kampus Perjuangan Orde Baru" itu. Namun mereka tidak terlalu ambil pusing dengan perseteruan yang terjadi di tingkat elit kampus akhir-akhir ini. Bagi mereka perseteruan antar elit UI tidak berimbas pada proses belajar mereka.

"Biarin aja pada ribut. Kami tidak terpengaruh. Paling hanya elit-elit kampus saja yang berantem," imbuh Yoyo. 

Informasi Ujian Nasional 2012

Berikut ini kami sampaikan dokumen dan materi seputar pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012. Untuk mengunduh, silakan klik pada dokumen/materi di bawah ini:

(Hasil pemantauan kami pada hari Kamis, 22 Desember 2011 pukul 12:18 situs BSNP Indonesia tempat dimana dokumen/materi tersebut disimpan tidak dapat diakses sehingga unduhan tidak dapat dilakukan)

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
    
2. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012.
    
3. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012.
    

'Kontribusi' Sistem Pendidikan Terhadap Perilaku Koruptif

Jakarta - Sungguh terkejut mendengar berita baru-baru ini yang mengatakan bahwa 50 persen PNS telah melakukan tindakan korupsi. Kabar tersebut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilaporkan oleh wakil ketua PPATK Agus Santoso di sela-sela seminar Nasional di Jakarta mengenai tindak pidana pencucian uang.

Dia mengatakan bahwa sebanyak 50 persen PNS muda melakukan pencucian uang dengan memasukkan uang negara ke dalam rekening pribadi, bahkan terdapat 10 PNS muda golongan IIIB yang berusia 28 tahun-an yang memiliki rekening miliaran rupiah. Setiap menjelang akhir tahun, secara bersama-sama PNS di Indonesia baik dari pusat maupun daerah terutama bendahara proyek mengirimkan sebagian uang negara ke rekening istri dan anaknya serta orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan melihat fenomena ini.

Dengan dalih bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai pengamanan uang negara dikarenakan akan tutup buku, sedangkan proyek belum selesai dilakukan, tetap saja hal te rsebut tidak dibenarkan. Bahkan praktik semacam ini merupakan tindakan korupsi. Pelaku bisa dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ironisnya, mengapa kasus ini lambat ditindaklanjuti, padahal beberapa temuan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.

Pakar: Otonomi Daerah Bikin Profesionalisme Guru Menurun

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Otonomi daerah (otda) telah menyebabkan terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Slamet, Selasa (29/11) di Bogor.

"Terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi pendidik dan tenaga kependidikan karena kuatnya peran gubernur dan bupati/walikota dalam memilih pejabat dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Prof Slamet pada lokakarya desentralisasi pendidikan yang diselenggarakan Balitbang Kemdikbud.

Sikap tidak profesional tersebut termasuk kondisi yang disesuaikan dengan kepentingan politik saat itu. Di era otonomi daerah, pendidik dan tenaga kependidikan lebih patuh kepada gubernur dan bupati/walikota ketimbang menteri pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya deprofesionalisasi dan politisasi tenaga pendidik.

SBY Kritik Kinerja Guru ???

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik guru yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Padahal, pemerintah telah memberikan tunjangan khusus buat mereka.

Menurut Presiden, banyak guru yang telah lulus sertifikasi sehingga memperoleh tunjangan khusus. Tunjangan tersebut turut mendorong kesejahteraan para guru. Tapi sayangnya, kata SBY, dia masih mendengar keluhan dari kelompok masyarakat yang mengeluhkan kinerja sebagian para guru itu.

"Saya masih menerima masukan dari kelompok masyarakat bahwa sebagian dari saudara kita itu kinerjanya belum banyak berubah," ujar SBY saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan hari guru nasional 2011 dan HUT ke 66 PGRI, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Rabu (30/11).

Delapan Sekolah Model PAI yang Berbasis Afeksi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Sebanyak delapan sekolah di Kota Yogyakarta dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas menjadi model dalam penerapan Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi.

Kedelapan sekolah tersebut adalah, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Glagah.

"Pada awalnya, hanya ada tiga sekolah yang menerapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis afeksi yaitu SD Giwangan, SMP Negeri 9 dan SMA Negeri 5. Kemudian dilanjutkan lima sekolah lainnya pada 2010," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana di Yogyakarta, Ahad (21/8).

Warga Biak Keluhkan Mahalnya Biaya Pendidikan yang Dikutip Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK – Sejumlah orang tua siswa di Kabupaten Biak Numfor, Papua mengeluhkan besarnya punggutan biaya pendidikan yang dikutip berbagai sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2011/2012.

Insari, salah satu orang tua siswa di Biak, mengharapkan DPRD dan Dinas Pendidikan Biak memerhatikan keluhan punggutan biaya pendidikan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012 yang dikenakan sekolah.

Pungutan ini berkisar Rp 500 ribuan hingga Rp 3 jutaan. "Beban biaya yang dikenakan sekolah pada siswa baru sangat memberatkan orang tua siswa. Setiap sekolah memberlakukan biaya bervariasi," ungkap Insari, Senin (11/7).

Berbagai punggutan biaya pendidikan siswa baru di antaranya untuk membeli pakaian seragam, buku paket, biaya masa orientasi siswa, pakaian olahraga, batik, topi, dasi hingga hingga membayar kartu pelajar.

Hal senada diakui Paulus, salah seorang wali murid. Menurut dia, punggutan biaya pendidikan yang dikutip sekolah negeri dan swasta tidak memerhatikan kemampuan orang tua siswa sehingga memberatkan masyarakat.

Pendidikan Etika, Harga Mati Untuk Generasi Muda

Salah satu agenda penting yang diberikan kepada para santri adalah pendidikan etiket. Pendidikan etiket ini dilaksanakan pada setiap hari terakhir pelaksanaan ujian, baik di semester pertama (ganjil) maupun semester kedua (genap). Panitia ujian sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaannya mengalokasikan bahwa materi ini diajarkan langsung oleh para wali kelas yang bertanggung jawab terhadap akhlak anggota kelasnya.

Begitupun yang terjadi pada akhir pelaksanaan ujian semester genap ini yang jatuh pada hari Kamis (16/6) kemarin. Panitia ujian hanya mengagendakan materi ujian pada jam pertama hingga pukul 08.30 WIB, selanjutnya pukul 09.00 WIB semua santri memasuki kelasnya masing-masing bersama wali kelasnya guna mendapatkan pendidikan etiket.
Guna mempermudah dan menyamakan persepsi terkait kurikulum etiket, panitia ujian membagikan absensi kehadiran siswa sekaligus buku paket yang membahas soal etiket. Buku panduan tersebut disesuaikan dengan pendidikan etiket yang ingin dicapai di pesantren Darunnajah Cipining.

Etika Mengirim Email Profesional

Jakarta - Interaksi sosial dan pembawaan diri dengan rekan kerja maupun atasan bukan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam dunia kerja. Cara mengirim email secara profesional juga menjadi kunci penentu kesuksesan Anda.

Meskipun semua orang saat ini umumnya bisa menggunakan email, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui etika yang benar. Untuk itu, ketahuilah cara beremail yang baik dan profesional, seperti dilansir dari How To Do Things.

Selalu gunakan subject yang jelas
Bila tidak ada subject, orang yang dikirimi email bisa saja tidak membuka email tersebut. Mereka juga akan berpikir, email tersebut tidak penting. Maka pastikan selalu menggunakan subject setiap mengirim email. Subject juga harus singkat dan jelas. 

Kemdiknas Ubah Standar RSBI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Desakan masyarakat agar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi akhirnya mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas menyatakan dalam dua bulan akan dilakukan perubahan standar RSBI.

"Sudah tahap final. Dalam satu-dua bulan selesai," ujar Kepala Balitbang, Mansyur Ramly, Jumat (3/6).

Ramly menyatakan perubahan tersebut yang pertama menyangkut substansi, yaitu peraturan perundang-undangan, istilah-istilah konsep, dan sebagainya. "Contoh perubahan istilah di antaranya mengenai apa itu RSBI. Di Peraturan Pemerintah nomor 17 sudah disebutkan merupakan sekolah dengan standar pendidikan negara maju," katanya.

Kemdiknas: Anggaran Pendidikan Dasar Tetap Lebih Besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menyangkal jika anggaran untuk pendidikan tinggi lebih tinggi ketimbang pendidikan dasar dan menengah. Anggaran pendidikan terlihat lebih besar karena termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebelumnya, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam rilisnya menyebutkan anggaran Kemdiknas paling tinggi adalah untuk satuan kerja Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 28 Triliun. Sedangkan alokasi dana untuk Ditjen Pendidikan Dasar sebesar Rp 12 Triliun,

alokasi untuk Ditjen Pendidikan Menengah sebesar Rp 5 Triliun, dan alokasi untuk Ditjen Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal sebesar Rp 2,9 triliun.

Pengumuman dan Jadwal Kelulusan

Pengumuman Kelulusan SMA 2011 - Pengumuman Kelulusan SMA 2011 akan diumumkan secara Nasional pada hari Senin, (16/5/2011). Hasil pengumuman ini juga berbarengan dilakukan dengan pengumuman kelulusan untuk tingkat SMK 2011 yang juga akan berlangsung Senin pekan depan. Menurut informasi dari berbagai media massa, bahwa kelulusan SMA 2011 ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Seperti di Jawa Tengah misalnya, meski pengumuman kelulusan belum secara resmi dikeluarkan. Namun Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Kunto Nugroho HP telah melakukan keterangan pers pada, Sabtu (14/5/2011) dan dalam keterangan pers tersebut dia menyatakan, bahwa 99, 71% siswa SMA yang telah mengikuti UN di daerah ini dinyatakan lulus.

Pedoman Guru Prestasi 2011

Dalam rangka Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi dan Guru PLB Berdedikasi Tahun 2011; terlampir disampaikan Petunjuk Teknis Pemilihan TK Berprestasi, Petunjuk Teknis Kepala Tk Berprestasi, Pedoman Pelaksanaan pemilihan Guru Berprestasi SD dan SMP, Pedoman pemilihan kepala SD dan SMP Berprestasi serta Pedoman Pemilihan Pengawas SD dan SMP Berprestasi Tahun 2011. Untuk mengunduh isi lampiran di atas silahkan klik di sini.

Kemendiknas minta BSE mulai digunakan

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang akan memberlakukan penggunaan buku pelajaran gratis bagi siswa pendidikan dasar segera diimplementasikan di tiap kabupaten/kota. 

Di Kota Semarang, buku ajar gratis sudah digunakan di SD dan SMP baik negeri ataupun swasta melalui program buku elektronik sekolah (BES).

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Semarang Sudjono mengatakan, buku ajar gratis sebenarnya sudah diberlakukan melalui buku elektronik sekolah yang dapat diunduh langsung dalam bentuk soft copy oleh sekolah atau penerbit untuk kemudian dicetak dan dibagikan kepada siswa. 

''Buku tersebut mulai ada sejak tahun 2007 dan isinya sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum dari semua mata pelajaran,'' tuturnya.

Bank untuk guru telah beroperasi

REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Bank Guru milik Persatuan Guru Republik Indonesia mulai beroperasi di enam ibu kota provinsi termasuk Sulawesi Selatan pada 2011. Ketua PGRI Sulsel Muhammad Asmin di Makassar, Rabu, menjelaskan, pengurus besar organisasi pendidik ini telah mencanangkan Bank Guru mulai beroperasi pada 2011.
Sulsel adalah satu dari enam provinsi yang menjadi proyek pendahulu selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.