Kisruh Lokasi Kampanye Pemilu DKI 1 Bertambah

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh penetapan lokasi kampanye rapat umum terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bertambah pelik. Pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini mengeluh karena terbentur agenda perusahaan produsen produk keluarga di GOR Soemantri Brodjonegoro.

Kubu pasangan itu sebelumnya “terlempar” dari Stadion Gelora Bung Karno (GBK) untuk jadwal kampanye 1 Juli 2012. Pada hari itu, pengundian dimenangi kubu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami minta KPU menggunakan haknya agar kami bisa mendapatkan lokasi ini (GOR Soemantri)," kata Ampal Astomo, anggota tim sukses Hidayat-Didik. Mereka ogah mencari lokasi lain. "Kami sudah enggak dapat GBK. Jadi, dari tiga alternatif, kami pilih GOR Soemantri. Kami tidak mau geser lagi," katanya.

Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memastikan tak mampu menyediakan GBK untuk jadwal kampanye 7 Juli 2012. KPU meminta pasangan calon Faisal Basri-Biem Benjamin dan Alex Noerdin-Nono Sampono untuk mencari lokasi kampanye lain. "Ada baiknya kita berpikir apa yang tersedia agar dapat optimal," katanya.

Suhartono, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPU DKI Jakarta, menawarkan lokasi lain yang masih tersedia pada hari itu, yaitu Lapangan Parkir Timur dan Barat, Tennis Indoor, Istora Senayan, serta stadion renang. Dia juga menyodorkan tiga lokasi lain yang bisa menampung massa dalam jumlah besar, yaitu GOR Soemantri Brodjonegoro di Kuningan, lapangan eks pacuan kuda di Pulomas, dan Stadion Lebak Bulus.

Sebab pada 7 Juli nanti Gelora Bung Karno sudah dipesan untuk puncak festival seni budaya Batak yang digelar Punguan Simbolon Boruna Indonesia (PSBI). “Kami sudah booking untuk menggelar Pesta Bolon sejak tahun lalu,” kata Effendi Simbolon, Ketua PSBI. “Dalam kontrak sudah tertulis satu-satunya yang bisa membatalkan pemesanan adalah bila ada agenda RI 1 di sana.”

Iman Musaman, anggota tim sukses Faisal-Biem, mengaku kecewa atas keputusan KPU DKI. Menurut dia, KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada tidak bisa memfasilitasi pasangan calon.

Kekecewaan juga disampaikan pasangan Alex-Nono. Abu Sangaji, anggota tim advokasi Alex-Nono, menganggap KPU lemah. Kondisi ini, kata dia, berbeda dengan lima tahun silam ketika KPU menyediakan tempat sepenuhnya untuk berkampanye. "Kalau sekarang kami yang cari, kami yang urus izin," katanya.